Telpon: 081-xxx-xxx-xxx Email: [email protected]

Rakorwasdanas APIP

Hasil

Tanggal 25 September 2019, Diskusi Pengawasan oleh APIP

  1. Dalam sambutannya, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia menggarisbawahi 3 (tiga) semangat yang terkandung dalam kegiatan Rakorwasdanas Tahun 2019 ini adalah:
  • Semangat menghadirkan SDM APIP yang unggul; Tantangan terbesar bagi APIP saat ini adalah belum memadainya kuantitas dan kualitas APIP secara nasional. Secara kuantitas, kebutuhan APIP nasional sebanyak 32.337 jabatan, yang baru terisi sebanyak 12.904 jabatan atau 40%. Dari segi kualitas, menunjukkan dari 542 Pemda, baru 28 Pemda atau 5% yang telah level III. Melihat urgensi peningkatan SDM APIP, agar APIP bias lebih efektif dan kompetitif, maka kebijakan pengawasan tahun 2020, telah diperintahkan kepada seluruh APIP Daerah untuk mengikuti Diklat berkelanjutan minimal 120 jam per APIP per tahun.
  • Semangat menghadirkan APIP yang profesional;
  • Mengukur tingkat professionalisme APIP dengan indikator bahwa APIP mampu mencegah terjadinya permasalahan. APIP jangan menjadi bagian dari masalah dengan melakukan praktek jual beli temuan atau melakukan pemerasan kepada perangkat daerah.
  • Semangat menjadikan upaya pencegahan korupsi sebagai prioritas kerja.
  • Ukuran kinerja pemberantasan korupsi tidak lagi dilihat dari seberapa banyak penindakan yang dilakukan, namun seberapa potensi pelanggaran dan potensi kerugian negara yang bisa diselamatkan.

Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri menyampaikan bahwa rencana pengawasan tahun 2020 oleh APIP akan memberikan prioritas kepada pengembangan SDM yang unggul dibidang pengawasan. Pengembangan SDM meliputi attitude, skill, dan knowledge, sehingga dalam melaksanakan kegiatan pengawasan/penugasan audit harus:

  • Dilakukan dengan kompetensi dan kecermatan professional;
  • Auditor/P2UPD harus mempunyai pendidikan, pengetahuan, keahlian, keterampilan, pengalaman, serta kompetensi lain yang diperlukan untuk melaksanakan tanggungjawabnya.
  • Pimpinan APIP harus yakin bahwa latar belakang pendidikan, kompetensi, dan pengalaman auditor/P2UPD memadai untuk pekerjaan audit yang akan dilaksanakan.
  • Aksi Pencegahan Korupsi/Stranas PK untuk Pemerintah Daerah Tahun 2020 meliputi area:
  • Perizinan dan Tata Niaga
  • Peningkatan pelayanan dan kepatuhan perizinan dan penanaman modal
  • Perbaikan tata kelola data dan kepatuhan sektor ekstraktif, kehutanan, dan perkebunan.
  • Utilisasi nomor induk kependudukan untuk perbaikan tata kelola pemberian bantuan sosial dan subsidi.
  •  Penerapan manajemen anti suap di pemerintah dan sektor swasta.
  • Keuangan Negara
  • Integrasi sistem perencanaan dan penganggaran berbasis elektronik.
  • Peningkatan profesionalitas dan modernisasi pengadaan barang dan jasa.
  • Penegakan Hukum dan Reformasi Birokrasi
  • Penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi.
  • Implementasi Grand Design Strategi Pengawasan Keuangan Desa.
  • Target Aksi Pencegahan Korupsi Pemerintah Daerah
  • Efisiensi pengadaan melalui konsolidasi pengadaan.
  • Implementasi e-katalog lockl.
  • Kematangan UKPBJ
  • Data penetapan hutan yang sudah ditetapkan ke publik.
  • Optimalisasi tata kelola pengawasan hutan.
  • Deputi Akuntabilitas, RB dan Pengawasan Kemenpan RB menyatakan bahwa tantangan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi adalah:
  • Tingginya praktek transaksi jual-beli jabatan di instansi pemerintah.
  • Effektifitas pelaksanaan pemerintahan masih belum mampu untuk bersaing bahkan dibandingkan dengan negara-negara saingan di ASEAN.
  • Pemetaan kualifikasi, kompetensi dan kinerja ASN masih belum komprehensif.
  • 3 (tiga) Sasaran Reformasi Birokrasi adalah:
  • Pemerintah yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi.
  • Pemerintah yang efektif dan efisien.
  • Pelayanan publik yang baik dan berkualitas.
  • Deputi Akuntabilitas, RB dan Pengawasan Kemenpan RB menyampaikan 5 (lima) langkah strategi membangun Zona Integritas adalah:
  • Komitmen
  • Komitmen pimpinan dan semua karyawan dengan melibatkan bawahan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan menularkan semangat dan visi yang sama.
  • Kemudahan Pelayanan
  • Menyediakan fasilitas lebih baik dan semangat Hospitallitty untuk kepuasan publik.
  • Program yang Menyentuh Masyarakat
  • Membuat program yang membuat unit kerja lebih dekat ke masyarakat sehingga masyarakat merasakan kehadiran unit kerja tersebut.
  • Monitoring dan Evaluasi
  • Melakukan pemantauan dan evaluasi berkelanjutan untuk memastikan bahwa program yang sedang dijalankan tetap dijalurnya.
  • Manajemen Media
  • Menetapkan strategi komunikasi untuk memastikan bahwa setiap aktivitas dan inovasi perubahan yang telah dilakukan diketahui oleh masyarakat.
  • 3 (tiga) aspek Rekomendasi Penguatan APIP Daerah oleh KPK, yaitu:
  • Aspek Kelembagaan (Untuk meningkatkan indepedensi dan objektivitas)
  • Inspektur Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah berdasarkan persetujuan Menteri Dalam Negeri/Gubernur.
  • Menyesuaikan tingkat eselon Inspektur Daerah menjadi setara dengan eselon Sekretaris Daerah (peningkatan kelas jabatan)
  • Pelibatan BPKP dalam proses pemeriksaan Kepatuhan dan pemeriksaan Investigasi.

Tindak lanjut : sudah diatur dalam draf perubahan PP Nomor 18 Tahun 2016.

  • Aspek Anggaran (Untuk memastikan tercukupinya anggaran pengawasan)
  • Regulasi yang mewajibkan alokasi persentase tertentu dari nilai APBD untuk kegiatan pengawasan.

Tindak lanjut : terbitnya Permendagri Nomor 33 Tahun 2019 dengan salah satu pasal menyatakan bahwa Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan persentase tertentu dari anggaran belanja.

  • Aspek SDM (Untuk terpenuhinya kuantitas SDM serta kualitas/kompetensi SDM)
  • Kebutuhan SDM APIP Daerah dipenuhi melalui:
  • Proses Inpassing,
  • Penerimaan lulusan IPDN dan STAN.
  • Kompetensi SDM APIP:
  • Jabatan fungsional Auditor
  • P2UPD dan Audiwan

Tanggal 26 September 2019, Evaluasi MCP dan Stranas PK

  • Salah satu yang menjadi bahan evaluasi KPK dalam upaya pencegahan korupsi adalah penerapan Sistem Merit di Pemerintah Daerah. Sistem Merit dalam Manajemen ASN adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Terdapat enam poin penting yang harus dicermati dalam sistem merit. Pertama, tentang pengorganisasian perencanaan ASN didasarkan pada fungsi organisasi melalui analisis jabatan dan analisis beban kerja, audit kepegawaian penyesuaian arah kebijakan nasional. Kedua, perekrutan berorientasi pada talenta terbaik, rekrutmen berbasis jabatan (diversifikasi tes) & sertifikasi, TKD & TKB sistem komputerisasi, orientasi & engagement untuk setiap penugasan pada jabatan baru. Ketiga, pengembangan kapasitas dalam mengurangi kesenjangan kompetensi dengan cara pelatihan 20 jam per tahun untuk setiap PNS, Training Need Analysis (TNA), Diklat, Coaching & Mentoring berbasis kinerja. Keempat, penilaian kinerja yang berkelanjutan dengan cara membentuk Tim Penilai Kinerja, Performance dialogue dan Merit & performance based incentives. Kelima, promosi dan rotasi menuju PNS yang dinamis dengan cara talent mapping, succession & career planning dan rotasi nasional sebagai perekat NKRI. Open recruitment adalah salah satu cara sebelum mendapatkan calon terbaik di organisasi (talent management). Talent mapping perlu dibentuk melalui assessment center yang distandardisasi oleh BKN, sehingga setiap organisasi perlu membentuk asesor internal untuk mendapatkan talent terbaik. Dan keenam, mengapresiasi secara layak dengan perubahan sistem pensiun dan sistem kompensasi yang memadahi.
  • Peta hasil penerapan Sistem Merit ditunjukkan oleh gambar dibawah ini:
  • Hasil evaluasi MCP KPK secara Nasional per 7 Oktober 2019 ditunjukkan oleh gambar dibawah ini:Sedangkan untuk Kota Mataram, persentase capaian MCP KPK sudah berada diatas rata-rata nasional, yaitu 57%. Beberapa area intervensi yang masih kurang dan harus ditingkatkan adalah:
    • Perencanaan dan Penganggaran APBD;
    • Pengendalian dan Pengawasan pada area Pengadaan Barang dan Jasa;
    • Penerapan e-signature dan Pengendalian Pengawasan pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
    • Kapabilitas APIP;
    • Manajemen ASN;
    • Optimalisasi PAD dan Manajemen Aset Daerah;
share: