MCP KPK

(MONITORING CENTER FOR PREVENTION KPK)

SISTEM INFORMASI KOORDINASI DAN SUPERVISI PENCEGAHAN

• MAKSUD DAN TUJUAN APLIKASI MCP KPK

Ide pembuatan aplikasi Monitoring Center for Prevention (MCP) dilatarbelakangi oleh keinginan KPK RI untuk membangun suatu kerangka kerja yang dapat digunakan untuk  memahami elemen-elemen risiko korupsi berdasarkan sektor, wilayah atau instansi yang rentan terhadap korupsi dan menterjemahkan pemahaman tersebut menjadi gambaran strategis dan prioritas rekomendasi yang akan memberikan arahan bagi upaya pencegahan korupsi.

Aplikasi ini dibuat untuk memudahkan Monitoring dan Evaluasi. Dengan aplikasi MCP, pemerintah daerah bisa menyampaikan laporannya tanpa harus menunggu tim dari KPK datang untuk melakukan Monitoring dan Evaluasi.

Aplikasi MCP berisi kriteria-kriteria yang disusun menjadi 8 (delapan) area intervensi dan indikator keberhasilan, yaitu:

• Perencanaan dan Penganggaran APBD;
• Pengadaan Barang dan Jasa;
• Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
• Kapabilitas APIP;
• Manajemen ASN;
• Tata Kelola Dana Desa; (untuk Kota Mataram disesuaikan menjadi Dana Kelurahan)
• Optimalisasi Pendapatan Daerah, dan;
• Manajemen Aset Daerah.

Semua indikator diatas digunakan KPK untuk menyusun laporan Monitoring dan Evaluasi, dan Pemerintah Daerah diminta untuk mengisi laporan dengan meng-entri progress pemenuhan indikator ke dalam aplikasi tersebut. Selain laporan progress pemenuhan indikator yang disampaikan, juga dilampirkan bukti fisik indikator keberhasilan tersebut berupa foto/hasil scan dan dikirimkan secara bersama.

Dengan Aplikasi MCP ini dapat memudahkan Pemerintah Daerah melaksanakan "self assesment" dalam upaya pencegahan korupsi.

• DASAR HUKUM MCP KPK

Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada:

• pasal 6 tentang Tugas KPK;
• pasal 7 tentang Koordinasi;
• pasal 8 tentang Supervisi;
• pasal 13 tentang Pencegahan, dan;
• pasal 14 tentang Monitoring.

• TENTANG MCP KOTA MATARAM

Sekretariat MCP Kota Mataram

Sekretariat MCP Kota Mataram berada di Inspektorat Kota Mataram dengan tugas sebagai berikut:

• Melakukan update progress MCP Pemerintah Daerah;
• Melakukan koordinasi dengan OPD terkait dalam pemenuhan target MCP;
• Melaporkan progress MCP kepada Sekda melalui Inspektur;
• Melakukan koordinasi terkait update progress MCP dengan tim Korsupgah KPK.

Progress MCP Kota Mataram Tahun 2018

Pada tahun 2018, untuk wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat, progress MCP Kota Mataram berada pada urutan ke-3 dengan nilai 63% dibawah Kab. Lombok Barat (69%) dan Kab. Bima (66%).

Berikut hasil pemenuhan 7 area intervensi indikator keberhasilan MCP Kota Mataram tahun 2018:

Kendala Dalam Pemenuhan Indikator Keberhasilan MCP Tahun 2018

Pada acara Rapat Koordinasi Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi tahun 2019 se-Provinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 23 April 2019, KPK menyampaikan bahwa kendala dalam pemenuhan indikator keberhasilan MCP KPK tahun 2018 adalah:

• Kurangnya komitmen dari OPD untuk merealisasikan target;
• Terdapat target yang diluar kewenangan dari OPD;
• OPD belum menyerahkan progress renaksinya kepada Inspektorat.

Progress MCP Kota Mataram Tahun 2019

Berdasarkan hasil rekap sementara pengunggahan dokumen oleh admin MCP Kota Mataram, progress pemenuhan keberhasilan indikator untuk 7 area intervensi MCP per-Juni 2019/B06 di Kota Mataram sebesar 75% dari target 100% (rincian progress pemenuhan indikator keberhasilan terlampir).

Dibandingkan dengan tahun 2018, pemenuhan dokumen pada triwulan II tahun 2019 ini lebih banyak sehingga progress indikator keberhasilan bisa dicapai lebih tinggi. Berikut perbandingan progress indikator keberhasilan tahun 2018 dengan tahun 2019.

Ket: 

* Hasil verifikasi KPK

**Progress keberhasilan Triwulan II 2019 masih perhitungan admin MCP Kota Mataram

Belum tercapainya progress keberhasilan MCP Kota Mataram sebesar 100% disebabkan oleh:

• Belum terpenuhinya dokumen yang diminta untuk pemenuhan indikator oleh beberapa OPD (rincian terlampir);
• Terkait dengan fungsi Pengendalian dan Pengawasan yang belum dilaksanakan oleh Inspektorat terhadap beberapa kegiatan OPD yang menjadi unsur pemenuhan indikator keberhasilan seperti:

Integer in arcu a odio tincidunt tempus id nec dolor.